Hal tersebut disampaikan Sabayuti Gulo saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan dihadiri oleh Ratusan Tenaga Honorer yang belum diusulkann menjadi PPPK Paruh Waktu bersama Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah lainnya di Aula Pertemuan Kantor DPRD Kabupaten Nias.
"Untuk tenaga honorer siluman yang telah diusulakn menjadi calon PPPK Paruh Waktu itu di Dinas Pendidikan wajib dibatalkan sebagai bentuk teguran keras dari pemerintah, kepada Kepala Dinas Pendidikan agar segera menindaklanjuti membatalkan honorer siluman itu dan akan membentuk Pansus Investigasi" tegas Sabayuti Gulo, yang disahuti kalimat bersedia dari para Kepala Dinas, Selasa (16/7/2025).
Dengan disaksikan oleh ratusan tenaga honor Kabupaten Nias berstatus belum diusulkan menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak PPPK Paruh Waktu, Ketua DPRD Nias mengintruksikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan dan BKPSDM Kabupaten Nias agar seluruh tenaga honorer yang memenuhi syarat segera diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu.
"Mendekati limit atau batas pengisian DRH dari masing-masing calon PPPK Paruh Waktu ini, besok segera Kepala BKPSDM berangkat ke BKN dan atau MenpanRB untuk mengusulkan seluruh tenaga honorer ini menjadi calon PPPK Paruh Waktu," Dengan ketukan Palu,tiga kali.
Suara antusias dari ratusan honorer Tenaga Pendidikan dan Tenaga Kesehatan ini menggema di Aula Pertemuan Kantor DPRD Kabupaten Nias, karena ini merupakan kesimpulan yang pro rakyat dari Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Nias.
"Artinya seluruh tenaga honorer wajib diusulkan oleh para Kepala Dinas, " Menutup pembicaraan. (Tim).
0 Komentar