Bupati Nias Barat, Eliyunus Waruwu : Bagaimana Pemerintah Kabupaten Nias Barat Mau Mengusulkan PPPK Paruh Waktu Jika Kemampuan Daerah Tidak Ada atau Defisit.

Nias Barat, wacanasuara.com - Pemerintah Kabupaten Nias Barat mengalami kendala terhadap pengusulan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, tahun 2025 karena kemamuan keuangan daerah tidak mencukupi untuk pembayaran gaji.

Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Nias Barat, Eliyunus Waruwu saat menemui peserta aksi damai yang terdiri dari tenaga honorer berstatus R2 dan R3 di halaman kantor Bupati Nias Barat di Lahomi. Jumat (15/08/2025).

"Pemerintah bukan tidak mau menerima, kendalanya pada penggjian, kalau prinsip terima ya kita terima, tapi jangan besok lusa setelah di terima kita yang ditagih gaji, karena yang mengikat kontrak kepada teman-teman nanti adalah kepala daerah, tentu yang ditagih itu bukan kementerian keuangan, bukan Menpan-RB, bukan BKN, yang ditagih itu adalah kepala daerah. Tentu apa yang kita berikan kalau tidak ada anggaran," jelas Eliyunus dihadapan seluruh peserta aksi damai, di halaman kantor Bupati Nias Barat di Lahomi, Jumat (15/08/2025).

Nanum, Bupati Nias Barat mengungkapkan pada pekan depan akan segera melaksanakan koordinasi ke tiga kementerian di Jakarta membahas tentang pengusulan P3K Paruh waktu tersebut. Rencananya Hari Selasa (19/8/2025) ke Jakarta dengan berkoordinasi kepada tiga kementerian, BKN, Kementerian Keuangan, dan ke Menpan RB, membahas permasalan ini,

"surat dari Menpan, ini harus jelas sembari memperlihatkan struktur APBD Kabupaten Nias Barat. Sehingga nanti apa pertimbangan yang mereka berikan tentu itu yang kita sampaikan kepada seluruh teman-teman R2 dan R3," pungkasnya.

Selain itu, permasalahan ini bukan hanya persoalan R2 dan R3, tetapi semua diselesaikan jangan hanya satu persatu. Pemerintah Kabupaten Nias Barat pada prinsipnya bukan tidak menerima R2 dan R3 atau yang lainnya, namun akan menimbulkan defisit APBD pada tahun 2026.

“Sampai saat ini, data pasti yang sudah masuk di dalam database, sekitar ada seribu dua ratus, ada yang sebelumnya lagi, tahap dua kemarin itu ada lima ratusan orang. Ini bukan hanya persoalan R2 dan R3 lagi kalau bisa semua diselesaikan persoalan ini," kata Bupati Nias Barat, Eliyunus Waruwu, Jumat (15/08/2025). (tim).